SumselGo,PALI – Polemik kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati PALI, Asgianto–Iwan Tuaji, terus memanas. Kritik kian deras mengalir, terutama terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp12 miliar yang belakangan dijadikan “kambing hitam” hingga memunculkan desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan.
Isu tersebut kembali mencuat setelah publik menyoroti pengadaan dua unit mobil mewah Toyota Land Cruiser senilai miliaran rupiah. Situasi semakin panas ketika mantan Bupati PALI, Heri Amalindo, membantah pernah menginstruksikan penganggaran kendaraan tersebut.
Namun, bantahan itu justru memantik reaksi keras. Tokoh politik PALI, H. Eftiyani, S.H., menegaskan bahwa seorang kepala daerah tidak bisa begitu saja melepaskan tanggung jawab atas kebijakan anggaran yang jelas disahkan pada masa kepemimpinannya.
“Ini soal miliaran rupiah uang rakyat yang tercantum dalam APBD. Mustahil seorang kepala daerah bisa mengaku tidak tahu-menahu terhadap dokumen yang ia sendiri tanda tangani. Perencanaan anggaran itu melalui proses panjang, disusun, diverifikasi, dan disahkan ketika beliau masih menjabat. Kalau sekarang mengklaim tidak tahu, publik wajar bertanya: benar tidak tahu, pura-pura lupa, atau memang ada yang ditutupi?” tegas Eftiyani.
Menurutnya, kebijakan pengadaan kendaraan mewah tersebut jelas lahir pada masa kepemimpinan Heri Amalindo, sehingga tidak tepat jika kini seolah-olah dibebankan kepada pemerintahan baru Asgianto–Iwan Tuaji.
“Jangan ajari rakyat melupakan jejak kekuasaan. Kepemimpinan bukan panggung sandiwara tempat bisa lepas peran saat lampu sorot padam. Kalau hari ini rakyat kecewa, jangan buru-buru tunjuk orang lain—karena mungkin luka itu ditorehkan sejak dulu,” ujarnya.
Eftiyani menambahkan, tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ada di pundak kepala daerah. “Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi juga moralitas kepemimpinan. Pemimpin sejati tidak akan lari dari kenyataan atau melempar kesalahan. Jika ada yang salah, akui. Jangan membangun narasi pembelaan diri yang justru mencederai akal sehat publik,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelum Land Cruiser, Pemkab PALI pada tahun 2022 pernah menganggarkan mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon. “Apakah itu juga beliau tidak tahu? Kenapa tidak pernah dijelaskan terbuka ke publik? Ini bukan sekali, tapi pola yang berulang. Maka wajar jika publik mempertanyakan kejujuran dan integritas seorang pemimpin,” ungkapnya.
Eftiyani menjelaskan, Asgianto–Iwan Tuaji tidak memiliki kewenangan menetapkan anggaran belanja pada saat penganggaran mobil mewah itu dilakukan, karena saat itu mereka belum dilantik. “Kembali lagi, ini soal kejujuran. Berani atau tidak pemimpin terdahulu untuk jujur kepada publik. Selain itu, TPAD juga harus berani bicara,” katanya.
Mengutip pernyataan Ketua DPRD PALI, Ubaidillah, kepada awak media (11/8), disebutkan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut memang tertuang jelas dalam DPA 2024 dengan total anggaran Rp12 miliar, yang diperuntukkan bukan hanya untuk Bupati, tetapi juga mobil tamu dan keperluan lainnya. Pernyataan ini sekaligus menepis klaim bahwa penganggaran itu muncul tanpa sepengetahuan kepala daerah.
Eftiyani menyerukan agar masyarakat tidak tinggal diam. “Rakyat jangan dibodohi. Uang negara itu uang rakyat. Kalau ada pejabat yang pura-pura lupa atau menutup-nutupi, rakyat berhak menuntut kejujuran,” tegasnya.
Lebih jauh, ia berharap polemik ini menjadi pelajaran agar masyarakat lebih cerdas dalam menilai rekam jejak pemimpin. “PALI butuh pemimpin yang jujur, berani, dan tidak bersembunyi di balik alasan. Bukan yang pandai berdalih, tapi lemah dalam tanggung jawab,” tambahnya.
Eftiyani juga mengingatkan agar publik tidak gegabah membandingkan kepemimpinan Asgianto–Iwan Tuaji yang baru enam bulan berjalan dengan pemimpin sebelumnya yang berkuasa selama 12 tahun. “Pertanyaannya, bagaimana mau dikatakan mundur, dari dulu pun maju saja belum,” ujarnya menohok.
Meski demikian, ia tetap mengajak semua pihak memberi ruang bagi Asgianto–Iwan Tuaji untuk membuktikan kinerjanya. “Mari kita beri kesempatan kepada Asgianto–Iwan Tuaji untuk berkarya, sebab merekalah pemimpin pilihan rakyat. Namun, catatan penting yang perlu dijaga adalah sikap rendah hati dan keterbukaan kepada semua kalangan. Jika mampu menurunkan ego dan merangkul seluruh masyarakat, maka bersama-sama kita bisa membawa PALI menuju perubahan yang lebih baik dan bermakna,” tutupnya.(Shy)
