PALI, Sumselgo – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Komitmen itu ditegaskan melalui kegiatan Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Komplek Kantor Bupati PALI, Senin (21/10/2025) siang.
Pertemuan resmi tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, mewakili Bupati Asgianto, ST. Turut hadir Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, serta sejumlah kepala dinas dan pimpinan OPD terkait, termasuk BPKAD, Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Talang Ubi, dan Dinas Perkim.
Entry meeting ini menjadi langkah awal pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan keuangan daerah Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas penggunaan anggaran berjalan sesuai peraturan dan prinsip efektivitas, efisiensi, serta tanggung jawab publik.
Dalam sambutannya, Wabup Iwan Tuaji menegaskan bahwa kehadiran tim BPK bukan semata kegiatan audit, tetapi juga sebagai momentum evaluasi dan pembelajaran bagi Pemkab PALI.
“Pemeriksaan ini bukan hal yang perlu ditakuti, tapi dijadikan sarana introspeksi untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar bekerja dengan penuh tanggung jawab sejak tahap perencanaan hingga pelaporan keuangan. Sinergi antarinstansi, menurutnya, menjadi kunci agar laporan keuangan tidak hanya patuh aturan, tapi juga mencerminkan semangat pembangunan yang bersih dan berpihak kepada masyarakat.
“Yang kita kelola bukan sekadar angka, melainkan amanah rakyat PALI. Maka dari itu, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan jujur dan tulus,” tambahnya.
Pemkab PALI sendiri dalam beberapa tahun terakhir berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Wabup berharap capaian itu tidak hanya dipertahankan, tapi juga terus ditingkatkan dengan pembenahan berkelanjutan di setiap sektor.
“Predikat WTP bukan tujuan akhir, tapi bukti kita berada di jalur yang benar. Yang penting, semangat transparansi dan akuntabilitas harus selalu dijaga,” tegasnya.
Selain memperkuat komitmen integritas, rapat ini juga menjadi momentum Pemkab PALI untuk memperluas penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis digital melalui BPKAD. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan keterbukaan dalam proses pengelolaan anggaran.
Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan mengapresiasi sikap terbuka dan kooperatif Pemkab PALI selama proses pemeriksaan. PALI dinilai termasuk daerah yang responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit sebelumnya.
Di akhir kegiatan, Wabup Iwan Tuaji menutup rapat dengan pesan moral yang kuat:
“Keuangan yang bersih mencerminkan pemerintahan yang bermartabat. Pemerintah Kabupaten PALI tidak bekerja untuk laporan semata, tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita jaga amanah ini dengan sepenuh hati.”(Shy)
