PALI,Sumselgo – Persoalan 23 guru honorer di Sekolah Satu Atap Talang Betung, Desa Perambahan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), yang mengaku belum menerima gaji selama 11 bulan akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Bupati PALI, Asgianto, ST.
Ditemui seusai mengikuti rapat paripurna di Kantor DPRD PALI, Selasa (10/11/2026), Asgianto menjelaskan bahwa persoalan pembayaran gaji para guru tersebut berkaitan dengan status penugasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, para guru tersebut merupakan tenaga pendidik yang penugasannya berasal dari pemerintah pusat melalui APBN. Sementara itu, apabila pembayaran gaji dibebankan kepada pemerintah daerah, terdapat persoalan aturan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus diperhatikan.
“Kalau memang pemerintah kabupaten yang membayarkan gajinya, kami sudah mendapat stressing dari BPK. Apakah mungkin kami membayarkan gaji menggunakan uang Pemkab PALI? Kalau memang boleh dibayarkan menggunakan anggaran pemerintah kabupaten, tentu sudah kami bayarkan,” ujar Asgianto.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa mengambil kewenangan yang bukan menjadi kewenangannya. Sebab, dalam menjalankan pemerintahan, setiap kebijakan penggunaan anggaran harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku.
“Tetapi kita ini negara hukum. Ada aturan hukumnya. Kita tidak boleh mengambil kewenangan yang bukan kewenangan kita. Ini yang sedang kita perjuangkan,” tegasnya.
Asgianto juga menjelaskan bahwa hingga saat ini persoalan tersebut belum mendapatkan kejelasan melalui surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat. Padahal, sudah 11 bulan para guru menjalankan tugas mengajar, tetapi hak mereka belum diterima.
Ia menyebutkan, apabila sudah ada kejelasan SK dari pemerintah pusat, Pemkab PALI pada prinsipnya siap membayarkan hak para guru tersebut. Namun, hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2025 yang telah keluar menjadi salah satu kendala yang harus disikapi sesuai ketentuan.
“Sudah 11 bulan, tetapi belum menerima SK yang jelas dari pusat. Pemkab PALI siap untuk membayarnya. Namun, LHP BPK tahun 2025 sudah keluar. Kita tidak boleh membayarkan begitu saja karena ada aturan yang harus kita patuhi,” jelasnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya pemerintah daerah telah membantu menalangi pembayaran untuk para guru tersebut.(Shy)
